tugas remedial pkn

Isi Materi Bab 5 Hukum Internasional

Nama kelompok : fredy elya

Kelas                     : XI IPS 4

HUKUM INTERNASIONAL
A. Pengertian Hukum Internasional

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
2. Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

B. Asas-Asas Hukum Internasional
Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional, adalah :

1. Asas Teritorial, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
2. Asas Kebangsaan, menurut asas ini setap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
3. Asa Kepentingan Umum, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

C. Subjek Hukum Internasional
Subjek hukum Internasional terdiri dari :

1. Negara
2. Individu
3. Tahta Suci / vatican
4. Palang Merah Internasional
5. Organisasi Internasional

Sebagian Ahli mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional.

D. Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut pasal 38 Piagam mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari :

• Perjanjian Internasional, (traktat/Treaty)
• Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
• Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab
• Yurisprudency, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
• Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional.

SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL
Secara garis besar sengketa internasional terjadi karena hal-hal berikut :
1. Sengketa terjadi karena masalah Politik
Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) di bawah pimpinan Amerika dan blok Timur (Komunis membentuk pakta pertahanan Warsawa) dibawah pimpinan Uni Sovyet/ Rusia. kedua blok ini saling memeperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara sehingga banyak negara yang kemudian enjadi korban. contoh kore yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan korea selatan dengan paham liberal
2. Karena batas wilayah
hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatan tertentu. contoh : Tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pula sipadan dan ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh malaysia, perbatasan kasmir yang diperebutkan oleh india dan pakistan.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
1. Dengan cara damai, terdiri dari :

• Arbitrasi. arbitrase biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu (arbitrator) yag dipilih secarea bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskannya tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum.
• Penyelesaian Yudisia, adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudicial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Contoh International Court of Justice, yang berkedudukan di Denhag Belanda.
• Negosiasi (perundingan), jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.
• penyelidikan
• Penyelesaian di bawah naungan PBB

2. Dengan cara paksa atau kekerasan, terdisi dari :

• perang dan tindakan bersenjata non perang
• Retorsi, yaitu istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas.
• Tindakan-tindakan pembalasan (Repraisal), yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain  dengan melakukan tindakan-tindakan pemalasan.
• Blokade secara damai
• intervensi

 PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL  TERHADAP PELANGGARAN HAM
Mahkamah Internasional (MI) merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Denhag (Belanda). MI memiliki 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara dengan masa jabatan 9 tahun. Selain memberikan pertimbangan hukum kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB MI pun bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diserahkan kepadanya. dalam mengadili suatu perara MI berpedoman pada Traktat-traktat dan kebiasaan -kebiasaan Internasional.
Prosedur Penyelesaian Kasus HAM Internasional
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh mahkamah internasional dapat dilakukan  melalui prosedur berikut :

1. Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui lembaga HAM internasional lainnya.
2. pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.
3. dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap peradilan, dan jika terbukti maka hakim MI akan menjatuhkan  sanksi.                                                                                                                                                                

SOAL PILIHAN GANDA

1. Yang tidak termasuk subjek hukum internasional adalah  …………

a.   Negara

b.   Tahta suci

c.   Palang Merah Internasional

d.   Zona perang

e.   Organisasi Internasional

2. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut dengan….

a.   asas kebangsaan

b.   asas kepentingan umum

c.   asas pacta sun servanda

d.   asas teritorial

e.    asas persamaan hukum

3. Yang menjadi hakim agung mahkamah internasional adalah…………

a.   15 hakim dari 15 negara

b.   15 hakim dari Negara-negara besar

c.   3 hakim Ad hoc

d.   3 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum

e.    3 hakim dari satu Negara yang ditunjuk oleh Majelis Umum

4. Sidang pengadilam Mahkamah internasional biasanya diadili di……

a.    Belanda

b.    Amerika serikat

c.    Inggris
d.    Rusia

e.    Jepang

5. Mahkamah Ad Hoc masalah HAM internasional berkedudukan di

a.    Belanda

b.    Amerika serikat

c.    Inggris
d.    Rusia

e.    Jepang

6. hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan subjek hukum yang bukan negara atau negara atau subjek negara.ini merupakan pengertian hukum internasional menurut.......

a.    hugo de groot

b.    J.G. starke

c.    cheney hyde

d.    mochtar kusumaatmadja

e.    john Austin

7. sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum.......

a.  perang damai

b.  publik dan perdata

c.  positif dan subsider

d.  dalam arti formal dan material

e.  dalam arti tertulis dan tertulis

8. berikut ini merupakan sumber hukum internasional dalam arti formal, kecuali.....

a.  pendapat para ahli hukum

b.  kebiasaan internasional

c.  keputusan-keputusan hakim

d. doktrin

e.  pendapat pemimpin organisasi internasional

9.  ratifikasih hukum internasional yang dilakukan oleh banyak negara adalah.....

a.  ratifikasi eksekutif

b.  ratifikasi yudikatif

c.  ratifikasi eksaminatif

d.  ratifikasi legislatif

e.  ratifikasi campuran

10. yang dijadikan dasar hukum internasional, yaitu....

a.  pasal 38 ayat 1 piagam dewan keamanan

b.  pasal 38 ayat 1 mahkamah internasional

c.  pasal 38 ayat 1 konvensi WINA

d.  pasal 38 ayat 1 piagam PBB

e.  pasal 38 ayat 2 piagam PBB

11. doktrin salah satu sumber hukum internasional yang berupa.....

a.  keputusan mahkamah internasianal

b.  pendapat ahli hukum internasional

c.  hukum internasional yang tidak tertulis

d.  kesepakatan dalam konvensi internasional

e.  perundingan organisasi regional

12. penyelenggaraan sidang pengadilan mahkamah internasional bersifat.....

a.  tertutup

b.  terbuka

c.  terbatas

d.  permanen

e.  relatif

13. perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang sangat penting karena bersifat.....

a. material

b. formal

c. terbuka

d. utama

e. yuridis

14. contoh individu yang termasuk subjek hukum internasional adalah.....

a. pengusaha nasional

b. tenaga kerja di luar negeri

c. pemimpin pemberontak yang ada di luar negeri

d. warga negara suatu negara meminta suaka politik di negara lain

e. penyeludup barang-barang yang seharusnya kena pajak masuk

15. keputusan mahkamah agung memiliki kekuatan hukum namun hal tersebut tergantung pada......

a. dewan keamanan

b. anggota tetap PBB

c. Amerika serikat

d. kehendak anggota PBB

e. itikad pihak yang bersengketa

16. yang tidak termasuk komponen pengadilan internasional adalah.......

a. mahkamah internasional

b. mahkamah pidana internasional

c. panel khusus pidana internasional

d. panel spesia pidana internasional

e. mahkamah konsititusi

17. dasar mahkamah internasional dalam memutuskan sengketa internasional.....

a. perjanjian internasional

b. keputusan hakim yang terdahulu

c. doktrin

d. kebiasaan internasional

e. sumber hukum internasional

18. mahkamah internasional memiliki fungsi untuk memberikan pendapat hukum yang tidak mengikat, ini merupakan fungsi.....

a. penyelenggara sengketa

b. konsultatif

c. mengadili

d. reprensentatif

e. advisory opinion

19. prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memerhatikan hukum nasional atau internasional yang berlaku, demikian proses ratifikasi yang diatur dalam........

a. UU Nomor 21 tahun 2000

b. UU Nomor 22 tahun 2000

c. UU Nomor 23 tahun 2000

d. UU Nomor 24 tahun 2000

e. UU Nomor 25 tahun 2000

20. sumber hukum tertinggi dari hukum internasional terdapat dalam pasal....

a. 36 piagam mahkamah internasional

b. 37 piagam mahkamah internasional

c. 38 piagam mahkamah internasional

d. 39 piagam mahkamah internasional

c. 40 piagam mahkamah internasional

21. hukum nasional dengan hukum internasional merupakan dua hal yang berbeda, hukum nasional dapat dipaksakan sedangkan hukum internasional........

a. bersifat formal

b. bersifat material

c. subjek hukumnya negara

d. kesepakatan bersama

e. bersifat mengatur

22. peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili kasus kejahatan genosida adalah pengadilan.....

a. mahkamah internasional

b. mahkamah pidana internasional

c. panel khusus pidana internasional

d. panel spesial pidana internasional

e. pengadilan internasional permanen

23. berikut yang tidak termasuk sumber hukum internasional adalah.....

a. prinsip-prinsip hukum umum

b. keputusan pengadilan

c. traktat, asas-asas hukum

d. perjanjian internasional

e. kebiasaan internasional

24. kekuatan mengikat dari perjanjian internasional didasarkan pada ketaatan peserta sendiri, hal ini sesuia asas........

a. naturalis

b. positifisme

c. empirisme

d. pacta sunt servanda

e. sosiokultural

 25. hukum internasional yang mengatur masalah kebendaan dalam hubungan hukum antar negara suatu negara dan negra lain adalah....

a. hukum publik internasional

b. hukum perdata internasional

c. hukum pidana internasioanal

d. hukum publik

e. hukum privat

 SOAL ESAI

1. 1.  Jelaskan apa yang yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasiona?

2. 2.  Jelaskan apa yang yang dimaksud dengan Hukum Publik Internasional?

3. 3.  Sebutkan subjek-subjek hukum internasional?

4. 4.  Jelaskan 2 jenis sumber hukum internasional?

5. 5.  Sebutkan cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai?

6..6.  jumlah anggota hakim dalam mahkamah internasional berjumlah?

7..7.  lembaga yang berhak memutuskan sengketa internasional adalah?

8..8.  bagaimana pengertian hukum internasional menurut sam sunaedi?

9..9.  apakah yang dimaksud hukum publik internasional?

1..10. jelaskan peranan hukum internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia?

1..11. sebutkan 4 jenis kejahatan menurut pasal 5-8 statua mahkamah internasioanl?

1..12. berilah contoh hukum internasional khusus?

1..13. sebutkan 2 contoh sengketa internasional karena masalah polotik asia?

1..14. sebutkan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah internasional?

1..15. mahkamah internasioanal dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada?

1..16. faktor utama yang menyebabkan keputusan mahkamah internasional memiliki jaminan kepastian hukum yang tinggi adalah?

1..17. salah satu peran hakim dalam hukum internasional adalah?

1..18. peranan lembaga internasional dalam menyelesaikan masalah internasional dalam bidang politik adalah?

1..19. reaksi bangsa indonesia terhadap keputusan mahkamah internasional yang memenangkan wilayah sipadan dan ligitan ke negara malaysia adalah?

1..20. sumber-sumber hukum formal internasional ditentukan dalam?

2..21. secara umum, cara-cara penyelesain senketa internasional dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu?

1..22. sebutkan asas-asas dari hukum internasional secara umum?

1..23. sebutkan subjek-subjek hukum internasional?

1..24. sebutkan sumber hukum formal yang tercantum dalam pasal 38 piagam mahkamah internasional?

1..25. apakah yang dimaksud hukum internasional menurut grotius?

6

  JAWABAN :

1)  Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)

2)  2) Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

     Subjek hukum Internasional terdiri dari :

                                               a)      Negara

                                               b)      Individu

                                               c)      Tahta Suci / vatican

                                               d)     Palang Merah Internasional

                                         e)      Organisasi Internasional

4)  Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan  ketentuan-ketentuan hukum internasional.

 

5)  cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai

·         Arbitrasi.

·         Penyelesaian Yudisia

·         Negosiasi (perundingan), jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

·         penyelidikan

·         Penyelesaian di bawah naungan PBB

6) 15 orang hakim negara

7) mahkamah internasional

8) hukum internasional merupakan himpunan aturan-aturan, norma-norma dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional

9) keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan yang melintas batas negara

10) melindungi hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat internasional agar tidak dilanggar oleh masyarakat internasional lainnya, menyelesaikan persengketaan/perselisihan dalam pelaksanaan dan kewajiban antara anggota

11)  1. kejahatan genosida

2. kejahatan terhadap manusia

3. kejahatan perang

4. kejahatan agresi

12) perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan malaysia pada tahun 1971

13) normalisasi hubungan diplomatik antara republik indonesia dengan republik rakyat cina,keputusan mengenai sengketa indonesia dan malaysia atas pula sepadan dan ligitan

14) a. memutuskan perkara-perkara perdebatan

b. memberi opini nasihat

c. memeriksa perselisihan sengketa antara negara,anggota PBB yang diserakan kepada mahkamah internasional

15) perjanjian internasional

16) kuatnya tekanan dari negara-negara kuat dan berkuasa

17) menjatuhkan sangsi pidana bagi anggota PBB yang melanggar peraturan piagam PBB

18) melindungi HAM dan menyelesaikan sengketa akibat konflik antarnegara

19) mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi

20) pasal 7 konvensi den haag dan pasal 38 piagam mahkamah internasional

21) penyelesaian di mahkamah internasional dan penyelesain dengan cara kekerasan

22)  a. Asas teritorial

b. Asas kebangsaan

c. Asas kepentingan umum

23) negara tahta suci, palang merah internasional(PMI) organisasi internasional, organisasi perorang(individu) pemberontak dan pihak dalam sengketa

24) perjanjian internasional, kebiasaan internasional asas-asas hukum umum keputusan hakim

25 hukum dan hubungan internasional di dasarkan pada kemauan dan persetujuan beberapa atau semua negara ini di tunjukan demi kepentingan bersama dan mereka yang menyatakan diri dalam nya